Jauh sebelum kedatangan bangsa Barat ke nusantara, masyarakat asli di negeri ini telah mengenal tugas kepolisian yang mengeman amanah dalam pengamanan dan penjaga stabilitas negara.
Pada jaman kerajaan nusantara, organisasi dan tugas kepolisian masih bersifat tradisional. Contohnya, Sriwijaya yang kala itu merupakan kerajaan maritim terbesar di nusantara, memiliki pasukan khusus pengamanan laut yang anggotanya direkrut dari para eks bajak laut Selat Malaka. Sementara itu, di Kerajaan Majapahit, pelaksana tugas kepolisian dipegang oleh satuan pengawal pribadi kerajaan yang dijuluki “Bhayangkara” dengan pimpinannya bernama Mahapatih Gajah Mada. “Bhayangkara” juga berarti “antibahaya” yang terdiri dari 2 (dua) kesatuan : (1) Bhayangkara Andhika (team penjaga keamanan kota), dan (2) Bhayangkara Lelana (team penjaga keamanan daerah).
Masing-masing kesatuan tersebut memiliki anggota sekitar 15 (lima belas) orang terpilih. Dalam perkembangannya, pasukan Bhayangkara juga mengemban tugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan serta melakukan pengawasan dalam perdagangan. Kesatuan inilah yang kelak menjadi cikal bakal lahirnya institusi kepolisian modern di Indonesia.
Kepolisian di Masa Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang
Pada masa Jan Pieterszoon Coen menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC dibentuklah sebuah kesatuan polisi kota guna mengamankan wilayah Batavia yang di dalamnya terdiri dari beberapa jabatan seperti ratelwatcht (penjaga tugas malam), kaffers (pemburu penjahat), dan landdrost (petugas pengamanan wilayah luar Batavia).
Ketika peran VOC diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintahan Hindia Belanda, struktur organisasi kepolisian pun mengalami perubahan dimana Pemerintah Hindia Belanda membentuk berbagai kesatuan polisi atas nama penegakkan keamanan dan ketertiban termasuk mencegah dan menanggulangi perjuangan politik kaum pribumi. Guna mengamankan kepentingan politiknya, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Badan Intelijen Polisi yang disebut PID (Politieke Inlichtingen Dienst) pada tahun 1916.
Pada tahun 1942 ketika Pemerintah Hindia Belanda mengalami kekalahan dalam peperangan melawan Jepang, dimulailah sejumlah penyesuaian di institusi kepolisian. Semua pegawai polisi Belanda ditawan dan diganti dengan pegawai polisi berkebangsaan pribumi. Seluruh kesatuan kepolisian di masa Pemerintahan Hindia Belanda disatukan atau dilebur dalam 1 (satu) badan kepolisian yang bernama Keisatsutai. Pemerintah Pendudukan Jepang juga membentuk satuan polisi khusus bernama Tokubetsu Keisatsutai yang menjadi cikal bakal berdirinya Brigade Mobil.
Masing-masing kesatuan tersebut memiliki anggota sekitar 15 (lima belas) orang terpilih. Dalam perkembangannya, pasukan Bhayangkara juga mengemban tugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan serta melakukan pengawasan dalam perdagangan. Kesatuan inilah yang kelak menjadi cikal bakal lahirnya institusi kepolisian modern di Indonesia.
Kepolisian di Masa Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang
Pada masa Jan Pieterszoon Coen menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC dibentuklah sebuah kesatuan polisi kota guna mengamankan wilayah Batavia yang di dalamnya terdiri dari beberapa jabatan seperti ratelwatcht (penjaga tugas malam), kaffers (pemburu penjahat), dan landdrost (petugas pengamanan wilayah luar Batavia).
Ketika peran VOC diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintahan Hindia Belanda, struktur organisasi kepolisian pun mengalami perubahan dimana Pemerintah Hindia Belanda membentuk berbagai kesatuan polisi atas nama penegakkan keamanan dan ketertiban termasuk mencegah dan menanggulangi perjuangan politik kaum pribumi. Guna mengamankan kepentingan politiknya, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Badan Intelijen Polisi yang disebut PID (Politieke Inlichtingen Dienst) pada tahun 1916.
Pada tahun 1942 ketika Pemerintah Hindia Belanda mengalami kekalahan dalam peperangan melawan Jepang, dimulailah sejumlah penyesuaian di institusi kepolisian. Semua pegawai polisi Belanda ditawan dan diganti dengan pegawai polisi berkebangsaan pribumi. Seluruh kesatuan kepolisian di masa Pemerintahan Hindia Belanda disatukan atau dilebur dalam 1 (satu) badan kepolisian yang bernama Keisatsutai. Pemerintah Pendudukan Jepang juga membentuk satuan polisi khusus bernama Tokubetsu Keisatsutai yang menjadi cikal bakal berdirinya Brigade Mobil.
